JABAR EKSPRES- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mendapatkan tiga calon yang diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar (Jawa Barat) untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang masa tugasnya akan berakhir pada tanggal 5 September 2023.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyampaikan bahwa unsur pimpinan dan ketua fraksi dalam DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat dan berhasil merumuskan tiga nama calon.
Tiga individu yang terpilih akan mengalami tahap pemeriksaan administrasi lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami dari DPRD Jawa Barat, antara unsur pimpinan dan ketua fraksi sudah rapat, dan sudah ada tiga nama. Untuk tiga nama ini akan kita cek curriculum vitae dan persyaratan lainnya, kita sesuaikan apakah memenuhi persyaratan dari Kemendagri,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Rabu.
Ineu menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan administrasi selesai, tiga nama tersebut akan diajukan kepada Kemendagri. Namun, ketika diminta untuk mengungkapkan nama-nama tiga calon Pj Gubernur Jawa Barat tersebut, Ineu menyatakan bahwa informasi tersebut belum dapat dibagikan karena masih dalam tahap diskusi dan masih ada rapat-rapat lebih lanjut yang akan dilakukan.
Dia menegaskan bahwa meskipun tiga nama calon telah diajukan, Kemendagri akan mengajukan tiga nama calon lagi. Akhirnya, keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat akan diambil oleh Presiden.
Baca juga: Seharian di Sumedang, Kunker Gubernur Jabar Beserta Istri Disambut Meriah oleh Warga
Ineu juga menjamin bahwa calon yang diajukan bukanlah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa calon harus merupakan ASN dengan jabatan eselon satu.
Karena Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, yang merupakan jabatan eselon satu, akan pensiun pada akhir Agustus, maka calon yang diajukan lebih mungkin berasal dari kementerian di pusat atau kementerian yang memiliki tugas di Jawa Barat.
